JALAX MEDIA BALI
DENPASAR, BALI — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Denpasar menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Akademisi Universitas Dwijendra, Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum., menilai persoalan kelangkaan BBM tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut keandalan tata kelola distribusi dan kualitas pelayanan publik dalam menghadapi gangguan.
Menurutnya, antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), waktu yang terbuang, serta keresahan masyarakat menunjukkan bahwa BBM memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pengemudi ojek daring, pekerja, dan pedagang.
“Ketika pasokan tersendat, dampaknya tidak berhenti pada perjalanan, tetapi merembet ke aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat,” demikian salah satu pokok pemikiran dalam pandangannya mengenai kelangkaan BBM di Denpasar.
Ia menegaskan, keresahan masyarakat tidak seharusnya semata-mata dipandang sebagai bentuk ketidaksabaran. Masyarakat tidak memiliki kendali atas kapal pengangkut, jadwal distribusi, maupun pengelolaan stok, tetapi justru menjadi pihak yang langsung merasakan dampak ketika terjadi gangguan.
Dalam konteks tersebut, persoalan kelangkaan BBM juga berkaitan dengan keadilan pelayanan publik. Konsumen, menurutnya, tidak semestinya menanggung seluruh risiko dari sistem distribusi yang berada di luar kendali mereka.
Evaluasi Distribusi dan Transparansi Informasi
Dr. I Ketut Suar Adnyana berpandangan bahwa gangguan teknis dan operasional dalam distribusi BBM mungkin tidak selalu dapat dihindari. Namun, kualitas tata kelola justru diuji ketika sistem menghadapi situasi krisis.
Apabila kendala pada satu mata rantai distribusi berdampak pada antrean di sejumlah SPBU, publik berhak mempertanyakan kesiapan pasokan alternatif, kecepatan pengalihan distribusi, serta efektivitas koordinasi antarpihak terkait.
Menurutnya, penjelasan mengenai penyebab gangguan perlu disertai evaluasi terbuka dan langkah perbaikan yang terukur agar persoalan serupa dapat diantisipasi pada masa mendatang.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam meredam keresahan masyarakat. Ketidakjelasan stok, antrean panjang, dan minimnya informasi resmi dapat meningkatkan ketidakpastian, bahkan mendorong masyarakat berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya tanpa memperoleh kepastian pasokan.
Karena itu, informasi berkala mengenai SPBU yang masih memiliki stok, perkiraan kedatangan pasokan, serta perkembangan pemulihan distribusi dinilai penting untuk membantu masyarakat mengambil keputusan secara tepat.
Pertamina dan Pemerintah Daerah Diminta Memperkuat Koordinasi
Dalam pandangannya, permohonan maaf dari Pertamina patut diapresiasi, tetapi tidak seharusnya menjadi akhir dari penyelesaian persoalan. Perlu ada penjelasan mengenai langkah perbaikan, mulai dari pemantauan stok, penyiapan jalur distribusi alternatif, hingga peningkatan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pemerintah daerah juga dinilai memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi berjalan efektif serta dampak gangguan terhadap mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat ditangani.
Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Meski seluruh pihak memiliki tanggung jawab, penyedia layanan dan pemangku kebijakan tetap memegang peran utama karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistem distribusi.
Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan
Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, dan pariwisata Bali, Denpasar memiliki aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada kelancaran pasokan energi.
Gangguan BBM yang berkepanjangan berpotensi menghambat produktivitas pekerja, pengangkutan barang, serta layanan transportasi. Oleh sebab itu, situasi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan distribusi dan meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan pasokan.
Dr. I Ketut Suar Adnyana menekankan bahwa kebutuhan masyarakat sesungguhnya sederhana, yakni memperoleh pasokan BBM yang dapat diandalkan serta informasi resmi yang jelas dan dapat dipercaya.
Pemulihan pasokan memang penting, tetapi pemulihan kepercayaan publik membutuhkan lebih dari sekadar kembalinya BBM ke SPBU. Transparansi, pertanggungjawaban, dan bukti nyata perbaikan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Pada akhirnya, persoalan kelangkaan BBM di Denpasar bukan hanya tentang ketersediaan bahan bakar, melainkan juga tentang bagaimana sistem distribusi dikelola, bagaimana pemerintah dan penyedia layanan merespons gangguan, serta sejauh mana kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas.
Kelangkaan BBM menjadi pengingat bahwa kualitas tata kelola publik tidak hanya dinilai ketika pelayanan berjalan normal, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi situasi sulit. (JMB)
